Kebijakan pemerintah dalam penanganan penyakit diabetes di Indonesia memegang peran yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Diabetes merupakan salah satu masalah kesehatan yang semakin meningkat jumlah penderitanya di Indonesia. Menurut data WHO pada tahun 2019, jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 10,3 juta orang dan diperkirakan akan terus meningkat.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah dalam penanganan penyakit diabetes di Indonesia harus terus diperkuat. Menurut Dr. Bambang Wibowo, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, “Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan bagi penderita diabetes melalui program-program yang telah dijalankan, seperti Program Pengendalian Diabetes dan Hipertensi.”

Salah satu kebijakan yang telah diterapkan pemerintah adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk penderita diabetes. Hal ini sejalan dengan visi Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2020.

Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan penyakit diabetes di Indonesia. Menurut Prof. dr. Ketut Suastika, SpPD-KEMD, PhD, dari Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, “Kebijakan pemerintah harus lebih fokus pada upaya pencegahan dan deteksi dini diabetes, bukan hanya pada pengobatan.”

Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta, juga menjadi kunci dalam kesuksesan kebijakan pemerintah ini. Menurut Prof. dr. dr. Purnomo Soeharso, SpPD-KEMD, PhD, “Kita semua harus bekerja sama dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes di Indonesia.”

Dengan terus diperkuatnya kebijakan pemerintah dalam penanganan penyakit diabetes di Indonesia, diharapkan jumlah penderita diabetes dapat ditekan dan kualitas hidup mereka dapat diperbaiki. Semua pihak perlu bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ini.